MikeMediaIndonesia.com, Jakarta – Seorang mantan agen kapal dari PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), Hendri, telah secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pimpinan PT Pertamina Tanjunguban kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini, yang diajukan pekan lalu, didasarkan pada temuan indikasi penyalahgunaan anggaran yang serius di lingkungan BUMN tersebut.
Hendri mengungkapkan kepada Mikemediaindonesia.com bahwa laporan ini didasari oleh indikasi korupsi dana operasional perusahaan yang mencapai miliaran rupiah, Kamis (30/10/2025).
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik penyalahgunaan anggaran pembayaran dari pihak kapal yang tidak masuk ke kas perusahaan, melainkan dialihkan ke rekening pribadi seorang Junior Manager PT PPLT.
“Kami telah menyertakan sejumlah bukti dalam laporan ini, termasuk bukti foto, dokumen, dan rekaman audio dari percakapan para pihak terlapor,” ujar Hendri.
Selain oknum di PT Pertamina Tanjunguban, Hendri juga melaporkan instansi pemerintah yang bertugas di pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) Tanjunguban. Laporan ini terkait dengan dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan paspor kru kapal asing, termasuk praktik “jatah preman” sebesar Rp10 juta per bulan.
Lebih lanjut, Hendri menyoroti adanya dugaan pungutan liar yang melebihi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap kartu akses turun darat bagi kru asing, serta dugaan pungli kepada perusahaan-perusahaan di Kecamatan Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam.
“Kami berharap KPK segera melakukan penyelidikan menyeluruh atas laporan ini dan menindak tegas para pelaku korupsi,” tegas Hendri.
Laporan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi. Masyarakat menantikan tindakan konkret dari KPK untuk mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan kerugian negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
(AB-Jakarta*)
