MikeMediaIndonesia.com, Tahuna, Sangihe – Kementerian Perhubungan pada tahun 2015 telah menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Tahuna yang terletak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
Pelabuhan Tahuna yang dibangun dengan dana APBN Kementerian Perhubungan sebesar Rp 138.7 milyar, telah dilengkapi dengan fasilitas dermaga pelayaran rakyat berukuran 90×6 m2, dermaga multipurpose berukuran 200×8 m2, dermaga baru berukuran 100×20 m2, trestle 1,2,3 yang berukuran 28,3×6 m2 ditambah perlebaran, trestle 4 yang berukuran 28,5×6 m2 ditambah perlebaran. Dermaga Pelabuhan Tahuna memiliki kapasitas sandar kapal berukuran 5.000 DWT – Dead Weight Tonnage. Pada sisi darat Pelabuhan Tahuna juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti lapangan penumpukan berukuran 5.200 m², gudang, terminal penumpang, gedung perkantoran, dan sejumlah fasilitas lainnya. Tetapi semua itu hanya tinggal kenangan, sekarang ini pada tanggal 04-05-25 pelabuhan tahuna sangat jauh dari kata layak.
Ferdy Panca Sinedu selaku Pengamat Pembangunan menjelaskan, bahwa masyarakat banyak yang mengadu soal fasilitas yang sudah tidak layak, seperti seperti WC umum yang jorok, ruang tunggu yang kondisinya kotor seperti tidak terawat.
“Untuk fasilitas seperti ruang tunggu, jalan yang berlobang dan becek serta digenangi air, penumpang juga banyak yang mengeluh.
Beliau meminta pihak pengelola mampu bekerja sama agar para penumpang merasa nyaman saat berada di ruang tunggu ketika hendak berangkat. “Penumpang banyak yang menyatakan kalau ruang tunggu sudah tidak layak dan bagusnya sebagai gudang saja,” katanya.
Ferdy menambahkan, “Pelabuhan Tahuna yang dibangun dengan milyaran dana APBN yang berfungsi sebagai penghubung dan pengumpul serta pelabuhan rakyat wajah indonesia perlu di benahi dan mendapat perhatian pusat,” ujarnya tegas.
Sementara itu, Ketua Divisi Bina Mental dan Nawacita DPP PROGIB SULUT, Frangki Judi Lumiu Supit M.Pd dengan lantang mengatakan, bahwa hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan dan adanya pembiaran oleh seluruh aparat dan stakeholder pemerintah yg terkait.
(MikeTowira*)
