MikeMediaIndonesia.com, Tahuna – Mengusung Tema “Akselerasi Digital Wujudkan Pengawasan Optimal”, kegiatan kerja sama antara Inspektrorat Jenderal Kemenkumham RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diselenggarakan dengan harapan dapat membangun birokrasi profesional dan ekosistem yang berintegritas serta budaya antikorupsi.
Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tahuna turut ambil bagian dalam Kegiatan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal yang dilakukan secara virtual, Rabu (08/11/2023).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan pengukuhan Duta Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di kanwil kemenkumham Sulut, dan salah satunya adalah Kalapas Tahuna, Suharno, dikukuhkan menjadi “Duta Integritas”.
Inspektur Jenderal Kemenkumham Ir. Razilu menyampaikan pembentukan duta integritas ini dimaksudkan untuk pembaharuan percepatan implementasi integritas pegawai dan integritas organisasi, dengan memanfaatkan peran pimpinan unit kerja sebagai role model.
“Mari wujudkan Kemenkumham yang bermartabat melalui pengawasan optima dengan dilandasi akselerasi digital”, tutur Razilu.
“Bagi Duta Integritas di Satuan Kerja masing-masing perlu di ingat, bahwa Duta Integritas tidak hanya bersifat simbolis, tetapi dapat bekerja dengan program kerja, rencana aksi yang spesifik, terukur, logis dan ada periode waktu yang jelas, sehingga Pembangunan Integritas dapat memberikan panduan dalam pembentukan pendayagunaan, pembinaan serta monitoring. Itulah peran Duta Integritas di Kemenkumham,” lanjutnya.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddy Hiariej juga menyampaikan pengukuhan ini sebagai bentuk nyata dan keseriusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia dalam upayanya untuk terus memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Kalapas Kelas IIB Tahuna, Suharno yang telah dikukuhkan menjadi Duta Integritas berpesan, dalam menjalankan tugas sebagai insan di pemasyarakatan kemenkumham, selalu mengedepankan taat hukum, bekerja profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif; itu harus dipegang teguh.
“Harus bisa memberikan suatu kerja yang luar biasa, dapat dinikmati, di rasakan secara nyata oleh masyarakata secara sistemik dan berkelanjutan, supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” tegas Suharno.
Lebih lanjut Suharno menyampaikan bahwa, “hal yang telah kami lakukan dibeberapa tempat telah menjadi perintis dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)”.
“Kami siap untuk menjadi role model bagi para insan pemasyarakatan khususnya generasi muda. Semoga generasi muda bisa lebih sukses di tahun-tahun yang akan datang,” pungkas Kalapas.
(MikeTowira*)
