MikeMediaIndonesia.com, Jakarta – Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025), berjalan sengit setelah sejumlah anggota dewan melontarkan kritik keras terkait penanganan banjir yang menggemparkan Sumatera. Kritik paling tajam bahkan mengarah pada tuntutan langsung pelepasan jabatan menteri.
Salah satu yang mengajukan tuntutan tersebut adalah Usman Husin, anggota Komisi IV dari Fraksi PKB. Dia menilai Menteri Kehutanan tidak menunjukkan empati terhadap korban banjir dan dianggap gagal mengelola kebijakan kehutanan yang berperan penting dalam mitigasi bencana.
“Kalau saya lihat Pak Menteri enggak punya hati nurani,” ujar Usman saat membuka serangan kritisnya di hadapan rapat yang dipantau banyak pihak.
Dia kemudian tegas menambahkan, “Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja Pak Menteri.”
Selain tuntutan mundur, Usman juga menyoroti ketidaksesuaian kebijakan perizinan Kementerian Kehutanan yang terus diterapkan meskipun mendapat penolakan dari pemerintah daerah. Dia memberikan contoh konkret: izin yang tetap diterbitkan pada 30 November 2025, padahal bupati setempat telah meminta penghentian proses perizinan sejak bulan Oktober silam.
“Saya contoh di tempat, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan stop, surrender izin ditutup. Ternyata 30 November, izinnya tetap keluar,” ungkapnya.
Hal ini memunculkan pertanyaan mendesak mengenai sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, terutama di wilayah yang rawan banjir akibat perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali.
Usman juga meragukan klaim Raja Juli mengenai penurunan angka deforestasi di tiga provinsi sepanjang tahun 2025. Dia menanyakan pihak yang melakukan penanaman kembali hutan hingga angka tersebut tercapai, mengingat kenyataan bahwa banjir besar tetap melanda wilayah tersebut.
“Bapak menayangkan tadi deforestasi di tiga provinsi, tahun 2025, Masyaallah, turun Pak. Siapa yang nanam terus siapa yang nanam setahun ini Pak?” tanyanya dengan nada mencela.
Dia menilai analisis penyebab bencana harus dilakukan secara lebih objektif agar publik tidak disesatkan. “Justru yang Bapak kata penurunan itu malah banjir, kalau dengan logika itu, kalau gitu jangan kita turunkan Pak deforestasinya, biar aja begitu, supaya enggak banjir,” pungkasnya dengan nada sarkastis.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penjelasan tanggapan terhadap poin-poin kritik yang diajukan.
“Kami menyadari kekhawatiran yang diajukan oleh Bapak Usman dan sesama anggota Komisi IV, dan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kebijakan perizinan serta sinkronisasi dengan pemerintah daerah. Tentang penurunan deforestasi, data tersebut didasarkan pada survei satelit yang terverifikasi oleh lembaga independen, dan kami terus berupaya meningkatkan mitigasi bencana banjir melalui program peningkatan tutupan hutan yang berkelanjutan,” ungkapnya dengan nada tenang. (AB)
