MikeMediaIndonesia.com, Jakarta – Masyarakat Adat Indonesia (MAI) mengeluarkan pernyataan keras yang tidak bertele-tele: praktik tambang ilegal dan pembalakan liar adalah penyebab utama bencana ekologis yang meluas di Sumatera. Lebih jauh, MAI langsung mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas menangkap pelaku, menindak pihak yang membekingi kejahatan lingkungan, bahkan meminta pencopotan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni.
Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, dalam keterangan tertulis yang diterima MikeMediaIndonesia.com pada Senin (1/12/2025), menekankan bahwa pembiaran terhadap kedua masalah ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan kejahatan kemanusiaan yang mengancam kehancuran alam dan masa depan bangsa.
“Jika illegal logging terus dibiarkan, maka bencana akan terus berulang. Ini bukan sekadar kelalaian ini adalah kejahatan terhadap masa depan bangsa,” tegas Rafik.
MAI menilai kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia gagal total melindungi rakyat dan lingkungan. Alasan utamanya: kebijakan perizinan tambang rakyat yang terlalu rumit, yang mendorong masyarakat kecil terpaksa masuk jalur ilegal tanpa standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan keselamatan. Sementara itu, Menteri LHK Raja Juli Antoni dianggap gagal menahan pembalakan liar yang merusak hutan adat dan kawasan resapan air “jantung” ekosistem Sumatera.
Data dari Diskusi Konservasi yang diadakan di Medan Maret 2025 menunjukkan, Sumatera Utara saja mengalami 677 kejadian bencana ekologis sepanjang 2024, antara lain banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Kebakaran menjadi yang paling merusak: 237 kejadian yang menghabiskan 2.638,265 hektare lahan, serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang signifikan.
Masalah tambang ilegal telah menjadi perhatian parlemen sejak November 2024. Anggota Komisi III DPR Abdullah bahkan meminta Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan, mengingat kerugian negara dari tambang ilegal tahun 2022 mencapai Rp 3,5 triliun dan terus meningkat. Dukungan datang dari Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto, yang mengusulkan Satgas terpadu untuk memberantas “mafia tambang ilegal” yang diduga dibekali aparat bahkan pejabat tinggi.
Kejahatan lingkungan ini juga menghambat upaya restorasi lahan, yang menjadi pilar Dekade Restorasi Ekosistem PBB (2021-2030). Menurut Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD), hingga 40 persen lahan di bumi terdegradasi berdampak pada separuh populasi dunia dan mengancam setengah Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Menegaskan sikapnya, MAI menyatakan bahwa langkah tegas pemerintah adalah keharusan untuk mengakhiri eksploitasi ilegal dan melindungi hak masyarakat adat serta lingkungan. “Kita berharap Presiden Prabowo segera mengambil keputusan tegas: tangkap pelaku, tindak yang membekali, dan potong jabatan menteri yang gagal,” tutup Rafik. (AB)
